JOSR: Journal of Social Research

Bulan 2022, 1 (11), 144-149

p-ISSN: 2827-9832 e-ISSN: xxxx-xxxx

Available online at http:// https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr

http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BARANG

MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN

LABUHANBATU

Mela Devita

, Nuri Aslami

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Meladevitaa@gmail.com, nuriaslami@uinsu.ac.id

Abstrak (indonesia)

Received:

Revised :

Accepted:

6 September

2022

12 September

2022

2 Oktober

2022

Latar Belakang: Pemerintah daerah memiliki tanggung

jawab dan fungsi khusus yang harus dilaksanakan sesuai

dengan hukum yang berlaku.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui tentang pengelolaan aset tetap di

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, serta

kelengkapan data dan permasalahan yang muncul dalam

pengelolaan aset

Metode: Metode analisis deskriptif diterapkan dalam

penelitian ini dan temuan menunjukkan bahwa

pemanfaatan barang milik daerah telah dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

Hasil: pemerintah yang beroperasi sebagai pengguna

dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung

keberlanjutan program kerja Pemerintah.

Kesimpulan: Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah telah menetapkan pola pengelolaan yang baik

yang dimulai dari Planning, Organizing, Actuating,

dan Controlling (POAC), namun implementasinya

masih belum ideal.

Kata kunci: Barang milik daerah; Sistem pengelolaan;

Pemanfaatan aset

Mela Devita

, Nuri Aslami

/ JOSR: Journal of Social Research, 1(11), 144-149

Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu 144

Abstract (English)

Local governments have specific responsibilities and

functions that must be carried out in accordance with

applicable law. Regional property is a component of

regional government assets used to facilitate the

completion of various responsibilities and functions.

Government Regulation Number 27 of 2014

concerning Management of Regional Property

regulates the ability of each government agency to

carry out the management of regional property in

accordance with applicable regulations. The Regional

Financial and Asset Management Agency of

Labuhanbatu Regency is one of the government

agencies that operates as a user and utilization of

regional property to support the sustainability of the

Government's work program. The purpose of this study

was to find out about the management of fixed assets in

the Regional Government of Labuhanbatu Regency, as

well as the completeness of the data and problems that

arise in the management of fixed assets in the Regional

Government of Labuhanbatu Regency. The descriptive

analysis method was applied in this study and the

findings indicate that the utilization of regional

property has been carried out in accordance with the

applicable laws and regulations, but the utilization of

regional property has not been optimal because not all

utilization activities have been carried out.

Background: Local governments have specific

responsibilities and functions that must be carried out

in accordance with applicable law.

Objective: The purpose of this study is to find out

about the management of fixed assets in the Regional

Government of Labuhanbatu Regency, as well as the

completeness of data and problems that arise in asset

management.

Methods: Descriptive analysis method is applied in

this study and the findings show that the utilization of

regional property has been carried out in accordance

with the laws and regulations

Results: government that operates as a user and

utilization of regional property to support the

sustainability of the Government's work program.

Conslusion: The Regional Financial and Asset

Mela Devita

, Nuri Aslami

/ JOSR: Journal of Social Research, 1(11), 144-149

Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu 145

Management Agency has established a good

management pattern starting from Planning,

Organizing, Actuating, and Controlling (POAC), but

its implementation is still not ideal.

Keywords: Regional property; Management system;

Asset utilization

*Correspondent Author : Mela Devita

Email : meladevitaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Reformasi Indonesia telah menyebar ke hampir setiap aspek kehidupan

negara. Penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Perubahan dan

Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah) yang mewajibkan pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan daerah dan daerah setempat, (Verawaty, n.d.) termasuk pengelolaan

keuangan dan kekayaan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan daerah yang

transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya dimulai dengan diterbitkannya

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian direvisi dengan Permendagri

Nomor 59 Tahun 2007. Faktor pertumbuhan daerah antara lain pemerintah daerah,

baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.(basuki 2000) Peran penting

pemerintah daerah dalam pengelolaan aset dalam pelaksanaan otonomi daerah

terkait dengan konsekuensi kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Terbitnya

PP No. 06 Tahun 2006, yang kemudian diperbaharui menjadi PP.(Halim, 2010)

27 Tahun 2014, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 yang mengatur tentang tertib, akuntabel, (Nofitri, 2021) dan transparan

pengelolaan perbendaharaan negara dan pengelolaan aset publik, menandakan hal

tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan janji yang cerah bagi

pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, karena setiap daerah akan mampu

menata, mengembangkan, dan membangun wilayahnya masing-masing sesuai

dengan kebutuhan dan potensinya.

Aset tetap merupakan salah satu komponen yang harus dipelihara secara

efektif agar tercipta pelaporan keuangan daerah yang akurat. Tujuan pengelolaan

aset tetap daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, (veronika 2014)efektivitas,

dan nilai pengelolaan aset. Pengelolaan aset daerah harus dikelola secara efektif

agar aset-aset tersebut dapat dijadikan sebagai modal awal bagi pemerintah daerah

untuk mengembangkan kompetensinya. Aset tetap adalah aset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan atau

dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau masyarakat.

Informasi aset neraca menunjukkan keadaan kekayaan dan potensi ekonomi

Mela Devita

, Nuri Aslami

/ JOSR: Journal of Social Research, 1(11), 144-149

Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu 146

pemerintah daerah, memungkinkan publik untuk menganalisis berbagai masalah

berdasarkan informasi ini. Informasi aset di neraca menggambarkan keadaan

kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat

menilai berbagai hal berdasarkan informasi ini, (INDONESIA, 23AD) seperti

seberapa menarik untuk berinvestasi di daerah dari segi keamanan dan potensi

keuntungan yang bisa didapat, serta seberapa mandiri secara finansial pemerintah

daerah, dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).

Aset jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi beban karena beberapa

di antaranya memerlukan pemeliharaan dan terdepresiasi nilainya dari waktu ke

waktu. Kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan

setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku tidak terlepas dari pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan

informasi bagi penyusunan laporan keuangan. Karena pemanfaatan barang milik

daerah merupakan salah satu kendala utama yang biasa terjadi di setiap instansi

pemerintah akibat kurangnya kesadaran dan pembangunan dalam melaksanakan

implementasinya secara efektif dan tepat,(peraturan daerah 2016) maka penulis

secara eksklusif mengkaji pengelolaan barang milik daerah. Isu terkini di Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu pada subsektor aset

tetap pada bagian pemanfaatan, misalnya, struktur yang seharusnya tidak dibuat

malah dibangun sehingga tidak digunakan sehingga mengakibatkan pemborosan

dalam pengeluaran yang tidak terlalu penting.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu

pendeskripsian unsur-unsur objek penelitian secara mendalam. Data deskriptif

umumnya diperoleh dengan daftar pertanyaan dan survei, wawancara, atau

observasi menurut Indrawan & Yaniawati (2014: 56). Sedangkan penelitian

kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Moleong (2005) dalam Simamora dan

Abdul (2013), adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dari

apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara pendeskripsian dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah, dan

menggunakan berbagai metode alamiah. Penelitian dilakukan di Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPKAD) Labuhanbatu. Penelitian ini

menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu penelitian lapangan (Field

work Research), yang memerlukan wawancara, dan penelitian kepustakaan

(Library Research) yang memerlukan pengumpulan dokumen dan data yang

relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mela Devita

, Nuri Aslami

/ JOSR: Journal of Social Research, 1(11), 144-149

Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu 147

A. Menurut Nugroho (2003:119), manajemen adalah istilah yang digunakan

dalam ilmu manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata manage dan

biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk

mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang

berkaitan dengan praktik mengelola dan menangani sesuatu untuk mencapai

tujuan tertentu. Tujuan manajemen adalah untuk menggerakkan semua

sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, (Siregar, n.d.) seperti sumber

daya manusia, peralatan, dan fasilitas sedemikian rupa sehingga tidak ada

waktu, energi, atau bahan yang terbuang untuk mencapai tujuan yang

dimaksudkan. Semua organisasi membutuhkan manajemen karena tanpa itu,

semua upaya akan sia-sia, dan mencapai tujuan akan lebih sulit. Ada beberapa

tujuan pengelolaan:

1. Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi.

2. Untuk mencapai keseimbangan antara tujuan yang bersaing. manajemen

diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan tindakan

yang bersaing dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dampak dari pekerjaan organisasi

dapat diukur dalam berbagai cara. Salah satu metode yang paling umum

adalah efisien dan efektifitas.

Manajemen yang baik, menurut George R. Teryy (2006:342), memuat hal-hal

sebagai berikut:

1. Perencanaan (planning) adalah proses mengumpulkan informasi dan berusaha

menghubung fakta satu dengan yang lainnya, kemudian membuat perkiraan

dan prakiraan tentang situasi serta merumuskan kegiatan masa depan untuk

mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (Organizing) digambarkan sebagai proses menempatkan

semua tindakan yang harus dilakukan antara kelompok kerja ke dalam

tempatnya dan menyoroti wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk

mencapai kesatuan bisnis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (Actuating) membuat setiap orang dalam kelompok bekerja

sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan

perencanaan dan pola organisasi.

4. Pengendalian (Controlling) didefinisikan sebagai proses menilai apa yang

telah dicapai, mengukur dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan, dan jika

diperlukan, mengoreksi kegiatan pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai

rencana.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan dan digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum, menurut PSAP 07 aset tetap.

Tanah, bangunan, gedung, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset

Mela Devita

, Nuri Aslami

/ JOSR: Journal of Social Research, 1(11), 144-149

Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu 148

tetap lainnya, serta aset dalam penyelesaian semuanya dikategorikan sebagai aset

tetap berdasarkan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Pengelolaan

barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, milik daerah memainkan peran penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan penyediaan layanan masyarakat. Akibatnya, pengelolaan barang

milik daerah yang baik mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik

pula. Tentunya pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara

profesional dan benar agar dapat memberikan nilai tambah.

Aset memiliki bagian yang besar dalam neraca karena memiliki nilai yang

tinggi jika dibandingkan dengan komponen lainnya (Halim dan Kusufi: 307,

2014). Pentingnya sistem pengelolaan aset tetap dilakukan dengan mengacu pada

aturan yang tepat, dimana aset tetap sangat penting untuk dikelola dan

memerlukan perawatan tambahan, serta sistem dan prosedur peraturan yang

diperlukan harus diikuti. Penyelenggaraan pengelolaan aset tetap/barang milik

daerah merupakan rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset yang

merupakan tindakan nyata terhadap daerah yang berada di bawah kendali

Peraturan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016. Jika dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, aset

memiliki fungsi yang kritis karena memiliki nilai yang cukup besar (Halim dan

Kusufi: 307, 2014).

Karena kurangnya kesadaran dan pembangunan dalam melaksanakan

implementasinya secara tepat dan benar, salah satu tantangan yang paling sering

muncul di setiap instansi pemerintah adalah pemanfaatan barang milik daerah. Isu

terkini di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu

pada subsektor aset tetap pada bagian pemanfaatan, misalnya, struktur yang

seharusnya tidak dibuat malah dibangun sehingga tidak digunakan sehingga

mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran yang tidak terlalu penting.

Strategi untuk rencana manajemen aset akan menentukan pendekatan yang paling

tepat untuk memenuhi kebutuhan penyampaian layanan dengan mengevaluasi

biaya siklus hidup, manfaat, dan risiko yang terkait dengan masing-masing

alternatif.

1. Rencana pengadaan, yang merinci aset yang akan dibutuhkan atau diganti

selama periode perencanaan, serta sumber dan pengeluaran uang pengadaan.

2. Rencana operasional merinci kebijakan penggunaan aset yang ada, termasuk

jam operasi, pemanfaatan, keamanan, pengelolaan energi, dan pembersihan.

3. Rencana pemeliharaan menentukan aset yang akan dipelihara, bagaimana

mereka akan dipelihara, dan bagaimana layanan pemeliharaan akan diberikan.

4. Rencana penghapusan akan menguraikan semua aset yang akan dihapuskan

selama periode perencanaan, serta teknik penghapusan yang diinginkan dan

hasil yang diproyeksikan.

Mela Devita

, Nuri Aslami

/ JOSR: Journal of Social Research, 1(11), 144-149

Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu 149

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu tentang Analisis Manajemen

Aset Tetap. Berikut hasil penelitian Labuhanbatu tentang Analisis Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah telah menetapkan pola pengelolaan yang baik yang dimulai dari Planning,

Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC), namun implementasinya masih

belum ideal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemanfaatan barang

milik daerah belum optimal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

karena belum semua kegiatan pemanfaatannya selesai. Bidang Pengelolaan Barang

Milik Daerah telah melakukan segala upaya untuk meningkatkan pengelolaan

barang milik daerah, antara lain peningkatan kinerja dengan menerjunkan

Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan analisis jabatan, penetapan kebijakan,

dan penggunaan kekayaan daerah.

BIBLIOGRAFI

Halim, Abdul. (2010). Akuntansi Daerah Sektor Publik. Jakarta: Salemba, 4.

INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. (23AD). Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.

Labasido, Esduo Ramadhano, & Darwanis, Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset

Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi

Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(2), 215–236.

Nofitri, Lani. (2021). PENERAPAN AKAD IJARAH PADA BISNIS JASA LAUNDRY

DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi

Kasus Recover Laundry Syariah Lowokwaru Kota Malang). Universitas

Muhammadiyah Malang.

Purnomo, Agus, Supriyanto, Supriyanto, & Setiawan, Haris. (2021). ANALISIS

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Lampung). E-JKPP, 7(1).

Siregar, Doli. (n.d.). D.(2004), Manajemen Aset, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sumardi, Ikbar Andrian, & Muchlis, Mustakim. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap

Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 7(1), 69–85.

Verawaty, Verawaty. (n.d.). PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI

BANYUASIN.

the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).